Untuk Warga Maratua

Bupat Terima Izin KKPRL dari Kementerian

 Untuk Warga Maratua Bupat Terima Izin KKPRL dari Kementerian

BUPATI Berau, Sri Juniarsih secara resmi menerima izin KKPRL untuk 157 warga Pulau Maratua di Ballroom Candi Bentar, Ancol Jakarta Utara pada Kamis (9/12).(HUMAS PEMKAB BERAU)

banner pemkab

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA – Bupati Berau, Sri Juniarsih bersama Gubernur Kaltim, Isran Noor menghadiri pembukaan konferensi nasional (Konas) X Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil tahun 2021 di Ballroom Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (9/12).

Dalam kesempatan itu, bupati Berau secara resmi menerima izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi 157 warga Pulau Maratua. Izin yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu diserahkan Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Pamuji Lestari.

Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor menerima penganugerahan Coastal Award tahun 2021 kategori pemerintah daerah. Kaltim mendapat penghargaan atas perhatian dan komitmen dalam pengelolaan pemanfataan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sri menjelaskan, izin KKPRL ini dikeluarkan kementerian karena Pulau Maratua masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Hal itu sesuai dengan keputusan Presiden yang mengakui Pulau Sambit dan Maratua adalah pulau-pulau kecil terluar.

BACA JUGA  Dorong Hilirisasi Industri

Sebagai wilayah yang masuk KSNT, pemanfaatan ruang laut di Pulau Maratua dan Sambit kewenangannya di kementerian.

“Dari 157orang penerima izin KKPRL itu tersebar di dua kampung, yakni 88 orang di Kampung Bohe Silian dan 69 orang di Kampung Teluk Alulu,” ungkapnya didampingi Kepala Dinas Perikanan Berau, Tentram Rahayu.

Bupati menjelaskan, izin yang didapatkan khusus izin permukiman karena mereka tinggal di atas air. Tetapi, jika nanti warga mau mengubah fungsi rumah tinggal mereka sebagai homestay, izinnya jelas berbeda.

Dalam prosesnya, izin yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui KKP untuk masyarakat lokal dilakukan cukup panjang. Dimulai dari inventarisir hingga mencocokan titik koordinat jumlah warga yang tinggal di atas air.

“Setelah itu baru diterbitkan SK bupati yang kemudian diusulkan bupati ke KKP untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang laut,” tandasnya. Hms/JUN

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: