Tinggal Selangkah

 Tinggal Selangkah

Peserta diskusi publik panitia khusus RUU IKN yang berlangsung di Samarinda, Selasa (11/1/2022). Pekan depan, DPR RI merencanakan pengesahan RUU IKN menjadi UU(DISYA HALID )

SAMARINDA, NOMORSATU UTARA – Kepastian Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara baru tinggal selangkah lagi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang, pada pekan depan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara Gerardus Budisatrio Djiwandono mengatakan, pengesahan beleid ibu kota baru itu akan dilakukan pekan depan dengan sejumlah catatan yang telah dibahas di pansus.

“Kabarnya, infonya, minggu-minggu depan kalau bisa, kalau memungkinkan, akan disahkan di DPR. Tentunya dengan catatan-catatan,” ujar Budisatrio dalam Konsultasi Publik Pansus RUU IKN di Universitas Mulawarman, Selasa (11/1).

Dalam pembangunan IKN, menurutnya bukan hanya berfokus pada cakupan lahan ibu kota baru. Namun daerah penyangga di Kalimantan Timur juga harus ikut diperhatikan.

“Saya waktu itu FGD pertama dengan Menteri Bappenas yang saya titip ada 2 hal. Pertama pembangunan IKN tolong fokus jangan hanya di 260 ribu hektar IKN itu sendiri, tapi yang sangat penting kesiapan kabupaten/kota penyangga IKN. Ini kita bicara konektivitas, infrastruktur, kita bicara lingkungan hidup,” ujarnya.

Menurutnya, tambang ilegal di Kalimantan Timur juga harus dibenahi dengan serius. Sebab jika tidak, meski di daerah penyangga, maka akan tetap berdampak pada ibu kota baru.

“Pembangunan ekonomi yang begitu cepat, permintaan SDA, migas dan batu bara ini sudah berakibat pada kerusakan, degradasi lahan di Kaltim. Saya di komisi IV salah satu urusannya LH, menteri KLHK selalu bicara pencapaian deforestasi kebakaran hutan yang turun, tapi ancaman deforestasi yang nyata di Kaltim adalah pertambangan ilegal,” tegasnya.

“Kalau ini tidak diperhatikan, ini daerah penyangga IKN sendiri. Kalau ini tidak diperhatikan tidak ditutup, kemungkinan IKN akan terjadi bencana alam seperti banjir,” tutupnya.

Sementara Rektor Universitas Mulawarman, Masjaya, menyampaikan pandangannya atas pembangunan IKN. Menurutnya IKN harus dibangun dengan konsep tropical city.

“Ibu kota baru seharusnya tidak hanya sekadar green city, tetapi mengusung konsep forest city atau tropical city. Ciri kota di dalam kawasan hutan tropical, lembab, menjadi khusus IKN dengan tanaman pohon endemik Kalimantan,” ujar Masjaya dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah juga harus memastikan IKN terbangun dengan dampak mensejahterakan masyarakat sekitar atau lokal. Seiring pembangunan ini budaya dan ciri khas masyarakat lokal harus dijaga.

Selain itu, IKN harus dirancang ramah lingkungan. Misalnya dengan menggunakan energi terbarukan.

“IKN harus menjadi kota ramah lingkungan, bebas polusi, di mana semua kebijakan pembangunan harus berorientasi kepada berkelanjutan. IKN sedapat mungkin memiliki menggunakan pembangkit listrik dengan energi terbarukan,” tuturnya.

Untuk mendukung kota ramah lingkungan, IKN juga dinilai harus memiliki transportasi publik yang memadai. Sehingga masyarakat tak banyak menggunakan kendaraan pribadi.

BACA JUGA  Tak Terganggu

“IKN mempunyai transportasi publik yang cukup nyaman dan memungkinkan bahwa ke kota tidak perlu untuk menggunakan kendaraan pribadi,” tuturnya.

Terakhir, dia ingin agar pendidikan di sekitar IKN, utamanya perguruan tinggi, tak membawa universitas unggulan di luar Kalimantan.

“Institusi pendidikan, perguruan tinggi tetap memberdayakan, dan membangun PTN dan PTS yang sudah eksis di Kalimantan. Artinya tidak lagi perlu ada di sini cabang UI, cabang UGM, cabang ITB, yang ada adalah Unmul bersama PTS lain di Kalimantan,” tutupnya.

TERBURU-BURU

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebut rencana pengesahan RUU IKN terburu-buru.  “Seharusnya lebih banyak dilakukan diskusi publik kepada masyarakat-masyarakat, karena masih banyak yang belum terserap,” kritik politisi Gerindra ini.

Seno menyebut akan ada perubahan besar ketika RUU ini disahkan. Misalnya, daerah yang ditunjuk sebagai kawasan IKN sudah bukan Kaltim lagi. Lahan dengan luas sekitar 250 ribu hektare ini akan menjadi badan otorita baru.

Artinya, semua sistem pemerintahan terkait IKN akan menjadi urusan pemerintah pusat. Bukan kewenangan pemerintah daerah.

Sebagai perwakilan rakyat, Seno memang pernah berinisiasi mengumpulkan seluruh DPRD kabupaten-kota di Kaltim untuk memberikan rekomendasi langsung ke DPR RI terkait IKN. Namun, karena target pengesahan RUU IKN mepet, rencana itu pupus.

“Sehingga kami meminta setiap masing-masing DPRD berangkat ke Jakarta dan itu sudah terjadi. Mereka sudah berangkat ke Jakarta untuk berdiskusi dengan pansus, ataupun berdiskusi dengan fraksi masing-masing di pansus itu,” terang Seno.

Meskipun begitu, tetap saja aspirasi masyarakat belum terakomodasi. Seno berharap agar pengesahan RUU IKN diundur hingga Februari atau Maret.

“Kalau memang bisa sedikit diperpanjang, maka kita bisa lebih banyak memberi masukan,” tegas Seno.

Salah satu anggota pansus dari Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono, mengakui jadwal ini sebagai target awal pansus. Karena memang masih banyak yang perlu dilakukan pembahasan.

“Mungkin itu target awal kita lihat dulu karena memang pansus tim perumus sedang bekerja. Kita lihat perkembangannya beberapa hari ke depan,” jawab Budi.

Ditambahkan pula oleh anggota pansus dari fraksi PDI-Perjuangan, Safaruddin. Salah satu yang menjadi diskusi dalam RUU IKN adalah kejelasan dalam klausa hubungan pemerintah daerah dan badan otorita baru.

Meskipun masih menjadi diskusi, tapi hal tersebut bisa dilakukan beriringan dengan jalannya pembangunan.

“Ini kan masih masukan-masukan. Bisa saja ini (pengesahan) mundur, tapi memang waktunya kita harapkan bulan ini sudah disahkan, mundur satu hari, dua hari kan bisa saja. Asal jangan 5 tahun lagi,” pungkasnya. *DSH/KMP/ENY

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: