Sudah Semua Sampaikan LPj

 Sudah Semua Sampaikan LPj

Arianus Pakila. (DOK)

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA – Waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana bantuan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Berau  tahun anggaran 2021, berakhir 31 Januari mendatang.

Berdasarkan keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, saat ini semua pengurus Parpol sudah menyerahkan LPj-nya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berkedudukan di Provinsi Kaltim.

“Kami pantau terus itu. Kalau dari laporan temen-temen parpol sudah menyampaikan LPj-nya semua. Karena kan mereka ini LPj-nya tidak ke kami, tapi langsung diserahkan ke BPK RI di Kaltim,” ungkap, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Kesbangpol Berau, Arianus Pakila, Rabu (12/1).

Untuk diketahui ada 9 partai yang mendapatkan bantuan, karena memiliki kursi di DPRD Berau untuk periode 2019-2024. Partai tersebut di antaranya, NasDem, Golkar, PAN, Demokrat, PPP, PKS, Hanura, PDIP, dan Gerindra. Bantuan yang diterima jumlahnya beragam. Sesuai dengan perolehan suara yang didapatkan.

Penetapan besaran bantuan keuangan kepada parpol, paling besar adalah Partai NasDem (6 kursi). Kemudian disusul Partai Golkar (6 kursi), PPP (4 kursi), PKS (4 kursi), PDI-Perjuangan (3 kursi), Demokrat (3 kursi) PAN (1 kursi), Gerindra (2 kursi) dan Hanura (1 kursi).

Untuk Partai NasDem dengan perolehan suara sah pemilu 2019-2024 sebanyak  22.379, mendapat anggaran sebesar Rp 171.042.697. Sedang Golkar dengan perolehan 19.346 suara sah mendapat Rp 147.861.478. Lalu PPP dengan 15.110 suara sah mendapat Rp 115.485.730. Kemudian PKS dengan suara sah 14.833 mendapat Rp 113.368.619.

Sementara, PDI-P dengan suara sah 10.402 mendapat Rp 79.502.486. Demokrat dengan suara sah 8.393 mendapat Rp 64.147.699. PAN dengan suara sah 8.288 mendapat Rp 63.345.184. Gerindra dengan suara sah 7.912 mendapat Rp 60.471.416 dan terakhir Hanura, dengan suara sah 3.834 mendapat Rp 29.303.262.

BACA JUGA  Bantuan Bedah Rumah Mustahik

Dijelaskannya, setelah memberikan laporan LPj ke BPK, pengurus parpol di daerah kemudian mengirimkan tanda laporan dan serah terima ke Kesebangpol, sebagai bukti.

“Yang pertama menyampaikan Lpjnya ke BPK itu dari PPP, nah, yang terakhir ini kalau tidak salah PKS dengan Partai Gerindra,” ujarnya.

Meskipun kata dia, seluruh parpol telah menyerahkan LPj penggunaan banpol untuk anggaran 2021 ke BPK, bantuan anggaran untuk tahun 2022 belum bisa langsung diberikan sebelum keluar hasil audit dari BPK.

“Jadi kalau sudah diperiksa, maka parpol dapat mengajukan kembali pencairan banpol untuk tahun 2022. Namun, dalam pengajuannya tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu nanti kami verifikasi. Baru bisa dicairkan,” jelasnya,

Ketika ditanya, kapan hasil pemeriksaan atau audit dari BPK dikeluarkan. Arianus mengatakan, belum bisa memastikan kapan soal itu.

Padahal kata dia, semakin cepat hasil audit keluar, tahapan proses pencairan juga akan semakin cepat.

“Itu bergantung pada auditornya lagi. Kadang bulan maret, bahkan kadang juga februari, kadang juga mei mereka ke Berau melakukan audit. Makanya kami belum tahu, karena ini dari tim dari BPK di sana. Padahal semakin cepat semakin bagus,” tuturnya.

Untuk mekanisme pencairan sendiri diakuinya tidak ada perubahan. Bahkan, yang mungkin bisa saja berubah, yakni besaran anggaran banpol jika. Itu menurutnya, bisa terjadi ketika ada usulan dari masing-masing parpol tentang usulan besaran anggaran.

“Tapi itu kan harus pengajuan ke tim TAPD kemudian diteruskan ke Gubernur Kaltim. Itu bisa saja terjadi,” pungkasnya. ZZA/APP

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: