Realisasi Masih Minim

DJPb Dorong Pemda Percepat Serapan Anggaran

 Realisasi Masih Minim DJPb Dorong Pemda Percepat Serapan Anggaran

REALISASI insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kaltara mencapai Rp 15,67 miliar. (IST)

TANJUNG SELOR, NOMORSATU UTARA – Pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar pada 2021 ini. Untuk penanganan COVID-19. Baik penanganan kesehatan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah meningkatkan dukungan terhadap program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi melalui penyediaan alokasi belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mencapai Rp 699,43 triliun. Angka tersebut, meningkat dari realisasi pada tahun anggaran 2020. Yang tercatat sebesar Rp 695,2 triliun.

“Seiring meningkatnya penyebaran COVID-19 sejak akhir Mei 2021, anggaran PEN itu mengalami penambahan menjadi sebesar Rp 744,75 triliun,” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltara, Indra Soeparjanto melalui keterangan resminya yang diterima Disway Kaltara, Ahad (15/7).

Anggaran tersebut, fokus pada peningkatan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial. Yang saat ini dibutuhkan masyarakat di masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Berdasarkan data yang telah disampaikan pemerintah daerah se-Kaltara kepada Kementerian Keuangan, 17 Juli lalu, alokasi total belanja APBD di Kaltara yang digunakan dalam belanja penanganan dampak pandemik COVID-19, serta belanja prioritas lain mencapai Rp 298,64 miliar. Dengan total realisasi sebesar Rp 55,35 miliar atau 18,53 persen dari alokasi.

Alokasi dan realisasi masing-masing pemerintah daerah mencakup Pemprov Kaltara sebesar Rp 86,41 miliar, dengan realisasi Rp 13,50 miliar; Pemkab Bulungan sebesar Rp 42,05 miliar. Terealisasi Rp 2,12 miliar; Pemkab Malinau sebesar Rp 62,45 miliar. Terealisasi Rp 25,08 miliar.

Adapun Pemkab Nunukan sebesar Rp 40,24 miliar. Terealisasi Rp 4,57 miliar; Pemkot Tarakan sebesar Rp 33,81 miliar. Terealisasi Rp 5,85 miliar; dan Pemkab Tana Tidung sebesar Rp 33,67 miliar. Terealisasi Rp 4,20 miliar.

“Besaran alokasi belanja penanganan COVID-19 yang bersumber dari DAU di masing-masing pemda, itu sudah memenuhi ketentuan minimal 8 persen dari alokasi DAU. Ditetapkan dalam PMK 17/PMK.07/2021,” ujar Indra.

Dari sisi penggunaannya, mayoritas belanja kesehatan penanganan pandemik COVID-19 di Kaltara. Yang bersumber dari earmark 8 persen DAU, terserap untuk belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 28,27 miliar atau 51,07 persen. Dari total realisasi.

BACA JUGA  Pilih Vaksin yang Halal

Selanjutnya, penggunaan terbesar yang terserap, yaitu untuk penyaluran insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19. Yang mencapai Rp 15,67 miliar.

Dikatakan, di tingkat regional, peran pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBD, mutlak diselaraskan dengan kebijakan penyediaan alokasi belanja program PEN pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat penanganan pandemik COVID-19 di daerah, salah satu instrumen utama dalam struktur pendapatan APBD, yaitu transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), juga didorong melalui kebijakan penggunaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (DAU dan DBH) yang di-earmark (ditentukan) sebesar 8 persen. Untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya.

Dukungan pendanaan penanganan pandemik COVID-19 melalui earmark 8 persen dari alokasi DAU atau DBH bagi pemda yang tidak mempunyai alokasi DAU, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021. Yang diterbitkan pada Februari lalu.

Dalam ketentuan tersebut, penggunaan belanja kesehatan dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 dan belanja prioritas lainnya, mencakup empat hal. Pertama, dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dapat berupa dukungan untuk operasional pelaksanaan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.

Kedua, mendukung kelurahan dalam penanganan pandemik COVID-19. Ketiga, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemik COVID-19. Sedangkan keempat, belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Penggunaan earmark 8 persen dari alokasi DAU/DBH itu, kita harap dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program vaksinasi nasional,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, adanya varian Delta yang menyebabkan kenaikan angka penyebaran kasus COVID-19 signifikan sejak akhir Juni, termasuk di Kaltara, perlu upaya responsif seluruh pemda. Untuk mendorong penyerapan belanja APBD dalam rangka penanganan COVID-19 lebih tinggi. FAN/REI

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: