Perkuat Pokja IDI Kaltara

 Perkuat Pokja IDI Kaltara

STAF Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antarlembaga, Ferdy Manurun Tanduklangi membuka sosialisasi dan penguatan pokja IDI, Selasa (30/11) lalu.(DKISP KALTARA)

banner pemprov
TANJUNG SELOR, NOMORSATU UTARA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara mengadakan rapat kegiatan sosialisasi, dan penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021, Selasa (30/11) lalu.

Kegiatan dibuka Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antarlembaga, Ferdy Manurun Tanduklangi yang mewakili Gubernur Zainal A. Paliwang.

“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan Indonesia tahun 2021-2024, diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi tersebut, ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” ujar Ferdy.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.

“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018, berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten. Seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia, agar fluktuasi indeks demokrasi dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.

BACA JUGA  Antisipasi Insiden Keamanan Informasi

“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah, memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

“Namun, indeks demokrasi di Indonesia, khususnya Kaltara, telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” tambah Ferdy.

Ia juga menyampaikan bahwa naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi di Kaltara pada masa pandemik COVID-19, perlu diperhatikan.

“Dengan ini, perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah, dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik. Karena dapat memengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” ujarnya. Dkisp/rei

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: