Perjuangkan Revisi BTA

 Perjuangkan Revisi BTA

ilustrasi

TANJUNG SELOR, DISWAY – Upaya proses peninjauan ulang atas perjanjian perdagangan lintas batas, atau border trade agreement (BTA) dengan negara tetangga, Malaysia, terus dilakukan Pemprov Kaltara.

Karena seperti diketahui, sejak 1970 silam, nilai transaksi perdagangan lintas batas dengan negeri jiran hanya RM 600. Nilai tersebut, dianggap terlalu kecil. Sehingga, warga di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Nunukan dan Malinau, kesulitan belanja kebutuhan pokok dalam jumlah banyak.

“Kalau bisa dinaikkanlah dari RM 600 menjadi RM 1.000 paling tidak. Karena sejak tahun 1970, belum pernah direvisi sesuai perkembangan,” ungkap Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah Dinas Perizinan terpadu Satu Pintu Kaltara, Rahman Putrayani, dikutip dari Kayantara, Minggu (28/2).

Menurutnya, usulan tersebut kemungkinan besar disetujui. Sebelumnya, pada 2019 lalu, pemerintah Indonesia dan Malaysia, juga telah membahas peninjauan ulang perjanjian perdagangan lintas batas itu. Bahkan, menjadi prioritas pemerintah Indonesia.

BACA JUGA  TMMD Bantu Pemerintah Daerah

Selain BTA, Pemprov Kaltara juga mengusulkan dibukanya pelayaran dari Nunukan ke Tawi-Tawi, Filipina. “Kami mengusulkan proyek pembukaan akses pelabuhan perdagangan internasional di Kabupaten Nunukan, mengingat potensinya sangat besar, dan hal ini juga berdasarkan usulan berbagai pihak di daerah,” ujar Rahman.

Namun, lanjutnya, yang sangat mendesak saat ini adalah, bagaimana pelabuhan di Nunukan dapat ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan ekspor impor. Karena selama ini, kegiatan ekspor impor sangat terkendala, akibat status pelabuhan di Nunukan. */KYT/REI

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: