Pengawasan Laut Bakal Ketat

 Pengawasan Laut Bakal Ketat

Kerap maraknya laporan penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan di perairan Berau, bakal ditindaklanjuti dengan dibangunnya Pos PSDK.(DOK)

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA Masih adanya laporan terkait destructive fishing atau penangkapan ikan tak ramah lingkungan, membuat Kabupaten Berau bakal segera mempunyai Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK).

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, menggaungkan untuk mencegah penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan yang berdampak pada ekosistem bawah air ini. Hal itu diinstruksikan Bupati Berau Sri Juniarsih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perikanan untuk mensosialisasikan bahaya destructive fishing kepada para nelayan atau perusahaan di bidang perikanan

“Pada beberapa momen, Kami mengajak masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang sehat, serta tidak merusak lingkungan bawah laut. Sebab, perairan Berau sendiri memiliki keindahan yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata,” tegas singkat Bupati, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Tentram Rahayu mengaku, sepanjang tahun 2020-2021 pihaknya masih menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait penangkapan ikan tak ramah lingkungan.

Laporan yang diterimanya dari masyarakat di perairan Pulau Derawan. Di mana, kegiatan penangkapan ikan menggunakan racun hingga alat penyetrum.

“Destructive fishing masih ada, karena kami juga belum ada kewenangan untuk melakukan patroli. Kalau dari kasus-kasus yang dilaporkan, biasanya pelaku ini bekerja sama, baik orang lokal maupun dari luar,” tuturnya, Minggu (9/1).

BACA JUGA  Menahan Laju Kemiskinan

Terkait laporan-laporan destructive fishing ini, pihaknya kerap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan. Dengan demikian, membuat Bumi Batiwakkal akan segera dibangun Pos PSDK di Tanjung Batu.

“Insya Allah mulai tahun 2022. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dibangun Pos PSDK di Tanjung Batu. Tanahnya sudah ada, dan dihibahkan oleh Pemkab. Semoga Januari tahun depan segera dimulai pembangunannya,” ungkapnya.

Dijelaskan Tentram, Pos PSDK tersebut, fungsinya sebagai pos pengawasan dan pemantauan terkait wilayah kelautan di Kalimantan Timur.

“Wilayah kerjanya masuk di Tarakan, itu untuk Kaltara dan Kaltim. Dan nanti itu, ada satprasnya juga, ada kapal patrolinya, ada personelnya, hingga kantornya. Insya Allah tahun depan segera direalisasikan,” terangnya.

Sementara, terkait wewenang dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku destructive fishing, Tentram, wewenang itu diaerahkan kepada Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Berau.

“Kalau Dinas Perikanan itu wewenangnya apabila ada destruktif itu dilakukan pembinaan. Tapi, kalo penangkapan dan penyidikan itu ya wewenangnya Polairud,” pungkasnya. */CHR/APP

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: