Pakar Tolak Badan Otorita IKN

 Pakar Tolak Badan Otorita IKN

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) tinggal menghitung hari. Namun berbagai persoalan masih membayangi rencana itu.

SAMARINDA, NOMORSATU UTARA – Keberadaan Badan Otorita yang akan mengelola ibu kota negara baru.  Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), lembaga ini memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota.

Kepala dan Wakil Otorita IKN sekaligus memiliki peran sebagai pemimpin wilayah ibu kota baru yang penunjukkannya dilakukan langsung oleh presiden.

Namun keberadaan Badan Otorita mendapat kritik. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie, menolak rencana pembentukan badan otorita ibu kota negara. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi, RUU IKN, harus menyebut secara gamblang sistem pemerintahan.

“IKN ini berbicara tentang ibu-nya negara. RUU IKN, perlunya sistem pemerintahan. Bukan menggunakan skema badan otorita,” katanya dalam sebuah diskusi publik, Rabu (12/1).

“Itu bukan pemerintah, itu manajemen kawasan. Jadi tidak memerlukan pemerintahan. Tapi kalau ibu kota negara, itu ada masyarakat urban. Jadi harus ada pemerintahan. Jadi namanya DKI (Daerah Khusus Ibu Kota). Misalnya DKI Nusantara,” jelas Jimly.

Selain sistem pemerintahan, Jimly berpendapat, RUU IKN harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses peralihan DKI lama, yaitu DKI Jakarta, ke DKI baru. Pemerintah juga harus memiliki kebijakan status Jakarta pasca hilang statusnya sebagai DKI.

Peralihan ini juga berlaku dalam transisi status tanah dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hal-hal yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan peralihan wilayah tanah dan laut di sekitarnya.

Dengan transisi inilah, Jimly menilai harus adanya peraturan pendelegasian pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota sebagai daerah penyangga.

“Jadi ada pemberian delegasi ke peraturan pelaksanaan. Sehingga presiden bisa fleksibel.”

“Dalam UU IKN, sistem pemerintahannya diperjelas dan proses menuju perpindahan ada tahap yang jelas. Proses pembangunannya ada mekanisme yang tertib,” tegas Jimly.

RUU IKN juga mendapat sorotan mantan birokrat, Irianto Lambrie. Bekas gubernur Kalimantan Utara itu menilai isi RUU IKN perlu dilengkapi. Yaitu, penentuan wilayah penyangga. Terutama dalam kaitannya tentang pembiayaan.

“Penting juga didiskusikan terkait penyelenggaraan pengelolaan jabatan, seperti gubernur yang akan ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

Meskipun ada hal-hal yang perlu dilengkapi, Irianto tetap optimistis akan pemindahan IKN ini. Karena tidak ada lagi sebutan ‘Jawa-Sentris’, tetapi ini akan menjadi ‘Indonesia-Sentris’. Apalagi secara posisi geografis, Kaltim sangat strategis. Secara ekonominya pun, Kaltim kaya akan sumber daya alam.

Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Helena Samuel menyuarakan keluhan masyarakat adat atas kurangnya dilibatkannya warga atas rencana pemindahan IKN ini.

Padahal ketika Presiden menetapkan PPU menjadi IKN, seluruh masyarakat adat langsung mengadakan syukuran menyambut baik kebijakan ini.

“Tiap proses yang dilakukan pemangku kebijakan sangat jarang melibatkan kami. Khususnya masyarakat Dayak dan adat Paser. Contoh kecilnya saja, kunjungan-kunjungan beberapa menteri ke sini, kami tidak pernah diajak untuk menyambut tamu-tamu tersebut,” klaim Helena. Sehingga, warga adat tidak bisa menyampaikan secara langsung, apa yang menjadi harapan mereka kepada para pengambil kebijakan.

Kurangnya partisipasi masyarakat adat diakomodasi menjadi isu yang selalu menjadi sorotan. Jimly juga sependapat akan pentingnya suara masyarakat adat dalam pemindahan IKN ini.

BACA JUGA  Gabungan Senior Junior

“Berbicara tentang kota, (harusnya) berbicara masyarakat. Semua aspek dirancang dan dibenahi. Klausa-klausa masyarakat adatnya juga dimasukkan. Bukan infrastruktur, tapi masa depan masyarakatnya juga,” kata Jimly.

Malah, Irianto menambahkan, bahwa suara masyarakat adat pasti terakomodasi dalam RUU IKN ini. Ia yakin bahwa masyarakat ada tidak akan terpinggirkan. Asal, seluruh masyarakat Kaltim berjuang.

Dari saran dan kritikan yang dikeluarkan, seluruh narasumber maupun peserta menyetujui bahwa semakin cepatnya RUU IKN ini diketok, maka cepat pula proses pemindahan IKN ini dimulai.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, Safaruddin tak menolak keberadaan badan otorita. Namun politikus PDI P ITU mengharapkan ada keterwakilan tokoh Kaltim, dalam lembaga itu.

“Keberadaraan perwakilan Kaltim dalam Badan Otorita untuk membantu percepatan pembangunan IKN. Tapi harus punya kompetensi,” katanya.

“Badan Otorita harus mengakomodasi orang-orang daerah yang memenuhi kompetensi, kalau tidak (kompeten) bagaimana bisa bekerja,” ujarnya.

MASUK TIM PERUMUS

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk dalam Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk membahas secara rinci dan detail poin-poin yang terdapat dalam RUU tersebut.

Dalam proses tersebut, kata Puan, DPR dan Pemerintah akan menyepakati pasal-pasal yang termuat dalam RUU IKN sebelum disahkan.

“Sampai saat ini sudah dalam proses pembahasan, masuk dalam Timus dan Timsin. Hanya kita sedang meninggu dulu bagaimana kemudian DPR dengan pemerintah dalam pembahasan tersebut apakah sudah ada kesepakatan bersama. Dalam arti bahwa pasal-pasal yang akan disepakati itu memang sesuai dengan harapan kita,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (12/1).

Jika pembahasannya berjalan lancar, kata Puan, terbuka kemugkinan RUU IKN disahkan pada pekan depan, 18 Januari 2022. Menurut dia, RUU IKN ini penting karena menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.

“Nantinya UU ini bisa menjadi UU yang bisa menjaga dan tentu saja mengawal jikalau IKN ini akan segera dilaksanakan pemerintah,” tandas Puan.

Senada dengan Puan, Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan, pihaknya menargetkan pembahasan RUU IKN selesai pada Januari 2022

Berbagai langkah telah diambil oleh Pansus IKN untuk menyempurnakan RUU ini, kata Saan, antara lain, kunjungan kerja ke lokasi yang dijadikan IKN baru di Kalimantan Timur, studi banding ke Kazakhstan serta melakukan konsultasi publik termasuk ke kampus-kampus seperti Universitas Mulawarman. “Mudah-mudahan Januari ini bisa selesai,” kata Saan.

Saan juga mengungkapkan beberapa substansi yang sudah disepakati dalam RUU IKN ini, seperti nama IKN, yakni Pemerintah Khusus Daerah Ibu Kota Negara. Sementara beberapa hal yang dibicarakan lebih lanjut, antara lain soal status IKN baru dan waktu-waktu detail perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Kemarin disepakati namanya Pemerintahan Khusus Daerah Ibu Kota Negara. Tinggal nanti statusnya, kapan pindahnya yang jadi pembicaraan,” pungkas Saan. *BRT/ENY/YOS

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: