OSS Permudah Perizinan

 OSS Permudah Perizinan

FORUM konsultasi publik yang digelar DPMPTSP Kaltara di Tarakan, Rabu (8/12).(DKISP KALTARA)

banner pemprov

TARAKAN, NOMORSATU UTARA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara menggelar forum konsultasi publik, yang bertujuan untuk menyelaraskan masukan-masukan terkait pelayanan kepada publik.

Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Kaltara, Rusdianto mengatakan, saat ini DPMPTSP harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, kami mengundang asosiasi, perguruan tinggi dan akademisi, untuk bisa memberi masukan. Supaya kami dalam hal menetapkan standar pelayanan itu bisa memberikan pelayanan terbaik,” kata Rusdianto, Rabu (8/12).

Lanjutnya, semenjak 2019 lalu, pihaknya telah membuat pelayanan demi mempermudah masyarakat. Kemudahan tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya Online Single Submition (OSS).

“Yang menjadi salah satu peluang bagi provinsi dan nasional, perizinan kita lakukan online dengan harapan masyarakat dapat mendapatkan kemudahan, murah, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Untuk diketahui, OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat, dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

BACA JUGA  Terus Berinovasi Tingkatkan Pelayanan

“Dalam implementasinya pun membutuhkan harmonisasi, regulasinya sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja,” terangnya.

Pelayanan OSS ini tidak mengharuskan masyarakat yang membutuhkan perizinan tertentu harus mendatangi kantor DPMPTSP. Masyarakat cukup berada di rumah dan memberikan persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan.

Kendati demikian, dalam penerbitan izinnya pun pihaknya membutuhkan pertimbangan teknis yang dilakukan oleh perangkat dinas terkait.

“Kami diminta menerbitkan izin dalam 5 hari, pelayanannya satu pintu tadi. Perizinannya pun melalui pertimbangan teknis yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Misalnya, surat izin penangkapan ikan, tentu mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Perikanan,” ujarnya. agc/dkisp/rei

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: