Mewaspadai Varian Baru dari PMI

1.734 WNI Dideportasi ke Nunukan

 Mewaspadai Varian Baru dari PMI 1.734 WNI Dideportasi ke Nunukan

WNI yang dideportasi dari Malaysia tiba di Nunukan. (Ramlan/disway)

NUNUKAN, NOMORSATU UTARA – Sebanyak 239 Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertahan di Tawau. Deportasi ditunda karena disebutkan ada yang terkonfirmasi positif.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Nunukan, AKBP FJ Ginting berharap tidak ada varian baru yang dialami PMI. Tetap harus waspada. “14 hari setelah masa inkubasi akan dipulangkan. Mudah-mudahan tidak ada varian baru yang menjangkiti PMI,” harapnya.

Dikatakan, sepanjang 2021, ada 1.734 Warga Negara Indonesia (WNI) dideportasi dari Malaysia. Karena ilegal. Atau tidak memiliki dokumen resmi saat berada di Malaysia.

Ginting mengatakan, deportasi WNI memang diakibatkan beberapa hal. Mulai dari persoalan tindakan administratif keimigrasian (TAK), pidana hingga “overstay” atau visa kunjungan sudah habis masa berlakunya.

“Mereka dipulangkan karena beberapa hal. Mulai dari izin tinggal, terlibat pidana hingga tidak memiliki dokumen resmi sebagai WNA di Malaysia,” katanya, Senin (3/1).

WNI yang dideportasi akibat visa kunjungan sudah habis masa berlakunya, disebutkan sebagai kelalaian. Karena, sebelum enam bulan masa berlaku habis, WNI harus segera melaporkan dan memperbarui.

Kasus yang pihaknya dapati, banyak WNI yang mengabaikan masa berlaku visa. Sehingga, ketika terjaring operasi oleh aparat penegak hukum Malaysia, harus diamankan lalu dideportasi. Overstay WNI dianggap ilegal dan melanggar hukum yang berlaku di Negeri Jiran itu.

BACA JUGA  Bentuk Satgas Perbatasan

“Tapi memang yang paling dokumennya ilegal. Karena ada juga beberapa WNI yang dideportasi berdasarkan hasil razia dari aparat di sana (Malaysia),” jelasnya.

Dikatakannya, para WNI yang dideportasi tidak langsung di pulangkan ke kampung halamannya di Indonesia. Mereka wajib karantina di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Kecamatan Nunukan Selatan.

Hal itu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemik COVID-19. “Yang positif kita tambah masa karantinanya,” bebernya.

Sementara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kinabalu harus mengikuti aturan main otoritas hukum negara setempat. KJRI mengaku tak sedikit WNI yang berada di Sabah tidak memiliki dokumen sebagai warga negara Asing (WNA) di Malaysia.

“Rata-rata karena dokumen. Makanya ketika ada operasi, pasti langsung diamankan dan dideportasi,” ujar Acting Konsul Jendral KJRI Kinabalu, Sabah, Malaysia, M Muhsinin Dolisada melalui sambungan telepon. (RN)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: