Kartu Merah

Sanksi Kader yang Membelot

 Kartu Merah Sanksi Kader yang Membelot

TANJUNG SELOR, DISWAY – Dukungan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat, masih kuat di daerah-daerah. Di Kaltara, misalnya, dengan tegas menyatakan kesetiaannya terhadap Demokrat pimpinan putra Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Bahkan, para pengurus di tingkat kabupaten/kota di provinsi ke-34 ini, dengan tegas mengecam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy itu.

Ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat Tarakan, Herman Hamid, seluruh kader Partai Demokrat loyal dan solid menolak upaya kudeta terhadap AHY. “Kami (DPC Kota Tarakan) harga mati bersama AHY,” ujarnya, dihubungi Disway Kaltara, Senin (8/3).

Herman Hamid juga menegaskan, akan mengambil sikap tegas terhadap kader Demokrat di Taraka, jika mendukung KLB. Sanksinya, kata Herman Hamid, yakni dikeluarkan dari keanggotaan partai, atau pemecatan.

“Saya tidak main-main. Ini adalah sikap saya sebagai ketua DPC,” katanya.

Ia juga menegaskan, KLB tersebut bersifat inkonstitusional dan ilegal. Maka, tak ada ruang lagi untuk kader yang berani mengkhianati AHY.

Selain itu, dirinya menilai bahwa terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, telah menodai demokrasi.

“Itu sangat merusak tatanan demokrasi,” ungkapnya.

“Bagi kami, Moeldoko sungguh mempermalukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masa seorang KSP dan mantan Panglima TNI, melakukan perampokan kepemimpinan partai. Lebih baik Pak Moledoko mundur dari KSP,” lanjut Herman Hamid.

Menurutnya, sebagai negarawan, Moeldoko harus bisa menghargai sistem dan aturan yang ada. “Lebih etis kalau beliau itu bergabung dulu menjadi kader partai, atau bentuklah partai sendiri. Jangan membuat tatanan demokrasi semakin buruk,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Kabupaten Tana Tidung, Zulkifli, pun mengaku kader Demokrat di Tana Tidung sangat solid mendukung AHY, dan tidak bisa diganggu gugat.

“Mau bagaimanapun, kami akan tetap bersama AHY. Itu sudah instruksi dari Ketua DPD kami, dan kami patuh,” katanya.

Pihaknya pun sudah memanggil semua PAC di KTT, untuk merapatkan barisan. Dan, melarang keras semua kader untuk mengeluarkan rekomendasi atas nama Partai Demokrat. “Sudah saya wanti-wanti itu,” tegasnya.

BACA JUGA  10 Nelayan Dapat Ketinting

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Bulungan, Farida, juga menegaskan seluruh kader di tiap tingkatan telah menyatakan sikap untuk melawan tindakan kudeta yang dilakukan oleh mantan kader Demokrat. Melalui KLB di Deli Serdang.

“Pengurus Demokrat se-Kaltara, termasuk DPC Bulungan hingga PAC, menolak KLB dan masih mendukung hasil Kongres ke-V Partai Demokrat pada Maret 2020, yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum,” ujar Farida.

Pernyataan tegas penolakan KLB pun, lanjutnya, telah dilakukan oleh seluruh DPC se-Kaltara, dengan menandatangani pernyataan sikap untuk tetap solid di bawah kepemimpinan AHY. Selain itu, pihaknya telah lakukan antisipasi terhadap kader demokrat di Bulungan yang membelot.

“Sudah kami cek, tidak ada satu pun kader kami (Demokrat) di kepengurusan DPC, PAC hingga ranting di Bulungan, yang mendukung hasil KLB Deli Serdang. Akan kami tindak tegas jika ada kader yang membelot. Pencetus KLB ini kan mereka yang sudah dipecat, alias bukan kader Demokrat lagi,” ungkapnya.

Farida yang juga menjabat anggota DPRD Bulungan ini, menilai KLB di Deli Serdang, inkonstitusional dan tidak memenuhi syarat, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Syarat pertama, kata dia, adalah harus dihadiri 2/3 jumlah pemilik suara di tingkat DPD, dan 50 persen pemilik suara di tingkat DPC. Selain itu, harus mendapatkan persetujuan dari majelis partai, dan harus dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat.

“Nah, syarat ini tidak terpenuhi oleh mereka yang sudah dipecat dari Partai Demokrat. Sehingga, legalitas KLB itu patut dipertanyakan. Saat ini, Ketua DPD Demokrat Kaltara, Pak Yansen TP masih di Jakarta bersama Ketum AHY, dan ketua DPD se-Indonesia meminta klarifikasi kepada pihak terkait KLB itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, hasil koordinasi DPD Demokrat Kaltara pemilik suara di tingkat DPD dan DPC se-Indonesia, masih memberikan dukungan kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. *

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: