Ijin Konsesi 2 perusahaan Dicabut

 Ijin Konsesi 2 perusahaan Dicabut

ilustrasi.(int)

TANJUNG SELOR, NOMORSATU UTARA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mencabut izin konsesi kawasan hutan pada 192 perusahaan di Indonesia yang luasnya mencapai 3.126.439,36 Ha. Pencabutan izin tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

Di provinsi Kalimantan Utara (kaltara) ada 2 perusahaan yang dicabut izin konsesi kawasan hutan yakni PT Bintang Jaya Inter Cakrawala (1.176 ha) dan PT Sinar Agrotani Kalimantan (17.637 ha). Satu perusahaan lainnya, dicabut pada periode September 2015 sampai dengan Juni 2021, yaitu PT Permata Borneo Abadi (PBA) dengan luas area yang dimiliki 34 ribu.

Di luar nama-nama di atas, pemerintah juga mengevaluasi izin dua perusahaan lainnya. Perusahaan yang akan dievaluasi oleh KLHK yakni, PT Intraca Wood Manufacturing Ind (11.585 ha) dan PT Sarana Tri Rasa Bhakti (35.090 ha).

Kepala dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Syarifuddin saat dikonfirmasi Disway Kaltara membenarkan salah satu perusahaan yang izinnya dicabut ialah PT PBA memiliki konsensi di Kaltara, tepatnya di perbatasan Kabupaten Bulungan dan Malinau.

“Itu rekomendasi pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada pihak kementerian dari Dinas Kehutanan Kaltara sejak tahun 2019, apalagi PT PBA ini tidak menunjukkan adanya aktifitas kegiatan perusahaan sejak 2017 lalu,” ungkapnya, Jumat (7/1).

BACA JUGA  Layak Level 2, tapi…

Dijelaskannya, perusahaan PT PBA mendapatkan HPH sejak masa Orde Baru sayangnya kawasan hutan tersebut tak kunjung dimanfaatkan hingga saat ini.

“Mereka dapat sejak lama, itu masa waktunya bisa 20 tahun bisa 35 tahun, dan dia bukan lokal, kalau lokal biasanya hanya menjadi kontraktor saja, kalau dulu zaman Orde Baru HPH itu biasanya dari perusahaan di Jakarta,” jelasnya.

Disinggung mengenai perusahaan lainnya, Syarifuddin mengaku belum mengantongi surat keputusan mengetahui keputusan dari KLHK itu.

“Kalau dari kami hanya satu perusahaan saja yang diusulkan untuk dicabut, terkait konsesi kawasan hutan milik PT BJIC (1.176 ha) dan PT SAK (17.637 ha) kita belum mengetahui keberadaan perusahaan itu. Kemungkinan, itu perusahaan membuat izin di kementerian atau konsensi lahannya berada di area pertambangan dan perkebunan sawit. Kemudian untuk evaluasi lahan milik Intraca wood, belum kita mengetahuinya secara resmi,” pungkasnya. (vir/yos)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: