Harus Ramah Investasi

Pesan Luhut ke Gubernur Kaltar

 Harus Ramah Investasi Pesan Luhut ke Gubernur Kaltar

GUBERNUR Kaltara Zainal Arifin Paliwang bertemu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (3/3) lalu. (DISKOMINFO)

JAKARTA, DISWAY – Koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, dilakukan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Rabu (3/3) lalu. Bahkan, mantan Wakapolda Kaltara itu, langsung mengunjungi empat kementerian.

Kementerian yang dikunjungi Zainal, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dilansir Diskominfo Kaltara, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Zainal disambut Luhut Binsar Panjaitan. Pada pertemuan itu, dibahas beberapa hal terkait investasi.

“Pak Menteri Luhut tadi minta, agar Kaltara ramah terhadap investasi. Dengan catatan setiap investor yang masuk itu, betul-betul bisa kerja, dan investornya kita evaluasi, serius atau tidak. Kemudian, kalau ada yang menjual nama beliau (Luhut Binsar), kata beliau segera laporkan,” kata Zainal.

Usai bertemu Menko Bidang Kemaritiman, Zainal menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Perhubungan. Yakni terkait pembangunan Lapangan Terbang Binuang di Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan.

Pada kesempatan itu, Zainal juga menyampaikan rencana penambahan runway Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Serta pembangunan Bandara Long Alango, Kabupaten Malinau.

BACA JUGA  Tinjau Korban Kebakaran, Gubernur Kaltara Beri Bantuan

Di hari yang sama, Zainal juga melakukan pertemuan dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk melakukan rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran APBD Kaltara 2021.

“Kemendagri prinsipnya akan mendukung, dan minta kita segera membuat surat dalam penjabaran itu. Sudah kita kerjakan. Karena kita inginnya supaya pelayanan ke masyarakat itu bisa cepat jalan,” kata Zainal.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan persoalan perpanjangan masa kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara yang masih memiliki tanggung jawab, untuk segera dituntaskan pada April tahun ini.

“Terkait penambahan masa kerja Bawaslu yang memerlukan anggaran, Kemendagri meminta surat kepada Pemprov Kaltara, dan meminta untuk dilakukan addendum bersama Bawaslu terkait hal tersebut,” ujarnya.

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Zainal mengatakan, membahas lahan tambak di Kaltara. Serta penghijauan daerah pesisir. */DKI/REI

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: