Dikembalikan ke Daerah

Pengawasan Perairan Umum

 Dikembalikan ke Daerah Pengawasan Perairan Umum

Pemkab Berau akan kembali mengawasi perairan umum pada 2022 ini.(DOC)

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA – Berdasarkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja pengawasan perairan umum akan dikembalikan kepada kewenangan pemerintah daerah. Meskipun turunan dan juknisnya belum disahkan tapi, regulasi aturannya sudah ada.

Hal itu disampaikan oleh Kasi Pembinaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Budi Harianto. Dia mengatakan, sejak 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak lagi diberi kewenangan mengawasi perairan laut maupun perairan umum. Tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tapi pengawasan perairan umum akan dikembalikan ke daerah lagi,” katanya, Rabu (12/1).

Pihaknya hanya bisa melakukan pengawasan dan pengembangan perikanan air tawar. Seperti, danau, waduk dan genangan air lainnya. Sementara, perairan laut masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan provinsi.

Menurutnya, kinerja Diskan Berau tidak bisa maksimal sebab tidak bisa melakukan pengawasan dan penindakan kasus destructive fishing yang marak terjadi di laut jika dibandingkan dengan perairan air tawar.

“Memang rata-rata pelanggaran mereka destructive fishing, terutama bom dan potasium. Tahun kemarin Pol Airud Kaltim berhasil menangkap nelayan dari Bali. Mereka menangkap ikan hias menggunakan potassium. Sementara, kalau di sungai mereka lebih ke racun dan setrum ikan,” jelasnya.

BACA JUGA  Minta Pemkab Tegas

Pihaknya selalu melakukan diskusi baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait penindakan pelanggaran di sungai. Sebab, menjadi ranah kewenangan untuk dikembalikan ke dinas perikanan.

“Meski hingga kini kami belum menerima petunjuk teknisnya, entah berupa Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Untuk sementara dasar hukumnya UU Cipta Kerja itu,” ungkapnya.

Meski peraturan turunan belum disahkan, pihaknya tidak mungkin mengabaikan laporan yang masuk. Pihaknya, berkomitmen akan menyampaikan semua laporan yang masuk ke pusat dan provinsi.

“Biasanya kami juga ikut patroli gabungan. Titik rawan potasium di Kampung Tanjung Batu, Bali Kukup, Batu Putih di lautnya,” pungkasnya.

Dia berharap, dengan kembalinya wewenang pengawasan perairan umum ke daerah bisa meminimalisir kasus destructive fishing. Sebab, pengawasan secara rutin bisa dilakukan.

“Kami juga bisa segera menindak lanjuti yang melanggar, jadi tidak perlu waktu lama,” tutupnya. *IZA/APP

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: