BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Berau

 BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Berau

PENANDATANGANAN kesepakatan kerja sama Kejari Berau dengan BPJS Kesehatan Balikpapan, Kamis (9/12).(IZZA/DISWAY)

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA  – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Balikpapan, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau. Untuk melakukan penegakan kepatuhan bagi pemberi kerja terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kerja sama BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan yang membawahi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Berau tersebut , ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada Kamis (9/12).

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Berau, Johansyah mengatakan, melalui kerja sama yang dijalin dengan kejaksaan, pihaknya memperoleh bantuan hukum, bantuan pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dalam proses penyelenggaran program JKN-KIS. Ia pun mengapresiasi Kejari Berau dalam memberikan bantuan tersebut.

“Kerja sama itu sebelumnya telah kami lakukan. Dan, pada hari ini (kemarin) kami berkomitmen untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Tentunya, kami ingin memastikan semua stakeholder patuh terhadap aturan dalam penyelenggaran program JKN-KIS. Termasuk seluruh perusahaan atau badan usaha. Kepatuhan itu berupa mendaftarkan karyawan, termasuk pembayaran iurannya,” ujar Johansyah.

Ia berharap semua perusahaan dapat memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjaannya, dengan melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran. Sehingga, seluruh karyawan memiliki perlindungan dari pembiayaan pelayanan kesehatan. Ketika sewaktu-waktu sakit dan membutuhkan pelayanan, tidak perlu lagi memikirkan biayanya.

BACA JUGA  TKA Filipina Positif COVID-19

Sementara itu, Kepala Kejari Berau, Nislianudin menuturkan, kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan urusan negara, mempunyai kewenangan untuk mendampingi. Termasuk BPJS Kesehatan. Ia pun sangat mendukung penegakan kepatuhan demi keberlangsungan program JKN-KIS.

“Misalnya, permasalahan yang dihadapi mengenai kekurangpatuhan pembayaran iuran BPJS. Maka kami bisa memberikan surat kuasa khusus, gunanya pemeriksaan kepatuhan pada suatu badan usaha,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya siap memberikan nasihat dan pendamping hukum. Pasalnya, baru sekira 78 persen penduduk di Kabupaten Berau yang sudah mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Tentu perlu sosialisasi yang lebih giat lagi menyadarkan masyarakat yang belum mendaftar.

Ia pun berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPJS Kesehatan. Dan, dirinya mengingatkan pentingnya pemeriksaan tersebut, guna memastikan badan usaha atau perusahaan telah mendaftarkan karyawannya dalam program JKN-KIS.

“Semoga badan usaha bisa lebih aware terhadap jaminan kesehatan bagi karyawannya,” ujar Nislianudin. ADV/*/IZA/REI

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: