Bingung Regulasi Acuan Penetapan UMK

 Bingung Regulasi Acuan Penetapan UMK

ilustrasi. (int)

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA – Organisasi pekerja atau buruh di Kabupaten Berau mempertanyakan regulasi yang digunakan pemerintah dalam perhitungan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022.

Mereka mengaku belum mendapat sosialisasi dan penjelasan detail. Kendati demikian, buruh berharap ada kenaikan upah yang signifikan.

Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-Hukatan KSBSI) Kabupaten Berau, mengaku kebingungan dengan peraturan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan standar minimum upah tahun 2022.

Menurut mereka, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan nilai upah minimum di Kabupaten Berau.

“Penetapan UMK di kabupaten Berau ini kami juga masih bingung, regulasi apa yang digunakan? Pakai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak bisa juga. Karena tidak ada survey KHL. Apakah akhirnya penetapan upah ini lebih pakai hati nurani. Jauh dari regulasi?,” kata Wakil Ketua F.Hukatan KSBSI Berau, Mikael Sengiang bertanya, saat diwawancara Disway Berau-Kaltara beberapa waktu lalu.

Mikael berkata, bahwa kebijakan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan regulasi dalam penetapan upah minimum secara nasional masih menjadi kebingungan di kalangan buruh/pekerja dan organisasi pekerja baik tingkat pusat maupun daerah.

Pasalnya, menurut mereka, beleid yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) itu masih berstatus quo. Sebab sejumlah organisasi buruh dikatakan tengah mengajukan gugatan judicial review atau peninjauan ulang terhadap produk hukum berupa undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk salah satu yang mengajukan ialah KSBSI, induk F. Hukatan Berau, kata Mikael.

“Kalau PP 36/2021 turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, ini juga kalau kami dari KSBSI pusat masih bingung. Karena kami sedang mengajukan judicial review UU Ciptaker di MK. KSBSI salah satu yang mengajukan gugatan.”

“Jadi kami bingung dengan pemerintah. Karena yang namanya masih diajukan judicial review harusnya kan belum bisa digunakan. Karena masih dalam proses gugatan. Kalau bahasa hukumnya kan quo ini barang,” jelas Mikael.

Federasi khawatir, lanjutnya, apabila standar upah minimum yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut, lalu kemudian dianulir kembali di kemudian hari, jika MK memenangkan para penggugat.

BACA JUGA  Masjid Al Fattah Kauman Diresmikan

“Misalnya kita pakai PP 36/2021 sekarang, terus nanti kalau menang gugatan kita. Gimana nanti upah yang sudah ditetapkan?” tanyanya.

“Jadi, untuk menetapkan UMK Berau ini kami juga masih bangun. Belum ada regulasi yang jelas dan sempurna. Termasuk PP 36,” ucap Mikael.

Meski demikian, F.Hukatan KSBSI Berau, berharap tahun depan ada kenaikan nilai upah minimum kabupaten, dengan nilai kenaikan yang wajar. Bahkan federasi mengusulkan ada perhitungan standar perhitungan upah sektoral atau berdasarkan kelompok usaha. Seperti upah minimum khusus untuk pekerja di perkebunan kelapa sawit.

Terkait adanya kemungkinan demonstrasi buruh/pekerja memprotes nilai kenaikan upah, Mikael mengatakan tidak menutup kemungkinan hal itu dilakukan. Pasalnya organisasi di bawah KSBSI ini telah mendapat instruksi kendati belum dipastikan.

“Ada seruan aksi dari KSBSI pusat. Cuma belum dipastikan. Tapi intinya serikat berharap ada kenaikan yang rasional. Kemudian kami masih bingung dengan status regulasi yang masih quo karena masih dalam proses judicial review,” ungkap Mikael.

Sayangkan Pernyataan Menaker

Mikael menyebut, serikat buruh di daerah ini menyayangkan pernyataan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah. Yang mengatakan upah minimum di Indonesia tergolong tinggi. Menurutnya, pernyataan tersebut telah mengenyampingkan fakta-fakta efektifitas upah minimum di daerah.

“Kalau kita bicara di Berau dengan upah yang sekarang ini saja, tidak akan cukup. Walaupun UMK kita tertinggi di Kaltim, tapi biaya hidup di sini juga tinggi yang tertinggi se-Kaltim. Apalagi kalau kita berfokus pada pekerja perkebunan kelapa sawit. Anggota kami kan banyak di hulu-hulu. Harga logistik di tempat mereka tidak sama dengan di perkotaan. Bahkan harga gas subsidi di sana lebih mahal,” tutur Mikael.

Bahwa pemerintah sebelum ber-statement harus mengetahui terlebih dahulu, bahwa harga-harga logistik di pelosok jauh lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Sehingga menurutnya, nilai kebutuhan hidup layak juga jauh lebih tinggi.

“Jadi yang jelas kita berharap pemerintah adil lah, bisa melihat dengan hati nuraninya. Karena bagaimanapun buruh adalah alat untuk menjalankan roda ekonomi,” tuntas Mikael. DAS/APP

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: