Batasan MBR untuk KPR Berubah

 Batasan MBR untuk KPR Berubah

Sudah ribuan unit rumah di Bumi Batiwakkal mendapatkan subsidi.(IST)

TANJUNG REDEB, NOMORSATU UTARA Pemerintah masih memberikan subsidi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ada perubahan batasan nilai MBR untuk KPR subsidi.

Diketahui, sepanjang 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Berau, telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada 12 pengembang perumahan dengan jumlah 2.485 unit di Kabupaten Berau.

Berdasarkan keputusan terbaru Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan, Harga Jual dan Bantuan Uang Muka dan syarat lainnya. Batasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa mengajukan KPR subsidi berubah dari Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta per bulan.

Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Berau, Dahry mengatakan, pihaknya hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi terkait pengajuan KPR bersubsidi oleh pengembang. Terkait detail atau perubahan, pengembang perumahan yang lebih mengetahui.

“Karena program itu merupakan produk afiliasi antara pengembang perumahan dengan jasa perbankan. Sedangkan, kami hanya sebatas mengawasi dan mengeluarkan surat rekomendasi,” katanya, Kamis (13/1).

Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, pihaknya akan memverifikasi lokasi perumahan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan bangunan yang diusulkan. Seperti, minimal jarak jalan di depan rumah harus 10 meter. Sebab, jika ada kebakaran atau bencana lain memudahkan mobilitas kendaraan pemadam kebakaran.

BACA JUGA  Penyertaan Modal Rp 304 M

“Jangan sampai ke depannya tidak sesuai dengan di lapangan,” tegasnya.

Lanjutnya, jika perumahan sudah dibangun baru mengajukan surat rekomendasi, hal itu bisa saja. Surat rekomendasi bisa keluar, tetapi harus dipastikan kondisi usulan harus sama dengan yang dibangun.

“Kalau tidak sama, kami akan meminta pihak pengembang membangun ulang. Karena ada syaratnya kan untuk mengeluarkan surat rekomendasi itu,” terangnya.

Terpisah, salah satu pengembang perumahan, Bahroin Wafa membenarkan, ada perubahan penghasilan MBR yang mengajukan KPR subsidi. Maksimal Rp 8 juta untuk yang sudah menikah, dan Rp 6 juta bagi yang belum menikah.

“Kalau batasan harga rumah subsidi sebesar Rp 164,5 juta,” ujarnya.

Sementara, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta, bunga kredit lima persen sampai 20 tahun, asuransi bagi masyarakat dan subsidi pajak penghasilan (PPH) bagi pengembang.

“Normalnya 2,5 persen. Karena subsidi jadi satu persen khusus pengembang,” sambungnya.

Saat ini, Bahroin tercatat telah menjual 280 unit rumah subsidi dari total 575 unit dari tiga perumahan yang berbeda. */IZA/APP

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: