Bahaya Deforestasi

 Bahaya Deforestasi

Foto udara Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Bidukbiduk, tutupan lahannya masih cukup bagus di kawasan ini.(Dok)

SEBUAH laporan penelitian yang terpublikasi secara internasional mengungkap dampak buruk yang ditimbulkan laju deforestasi atau alih fungsi hutan di Kabupaten Berau.

Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Lancet Planetary Health itu menunjukkan indikasi kuat adanya pengaruh antara deforestasi di Kabupaten Berau, terhadap peningkatan suhu maksimum harian rata-rata hampir satu derajat celcius dalam 16 tahun.

Laporan berbahasa Inggris itu juga mengaitkan kenaikan suhu akibat deforestasi dengan meningkatnya risiko kematian dini pada populasi hingga 8 persen.

Penelitian yang dipublikasikan Kamis (11/11) ditulis Nicholas H Wolff dari The Nature Conservacy (TNC), sebuah lembaga non pemerintah (NGO) yang memiliki jaringan internasional, termasuk di Berau, Kalimantan Timur. Sementara Ike Anggraeni, akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, menjadi salah satu warga negara Indonesia yang turut terlibat dalam penulisan riset komparatif tersebut.

Para periset menggunakan data tutupan hutan pada resolusi satu kilometer persegi, untuk membandingkan tutupan hutan dan kondisi suhu di Kabupaten Berau. Mereka melakukan komparasi antara data tutupan hutan tahun 2002 dan 2018.

Hasilnya, tim peneliti menemukan bahwa dalam rentang waktu tersebut, tutupan hutan di daerah ini telah mengalami penyusutan atau menjadi lahan terbuka seluas 4.375 kilometer persegi. Angka itu setara dengan sekitar 17 persen dari luasan lahan di seluruh Kabupaten Berau.

Dari data itu, penelitian yang disponsori University of Washington Population Health Initiative ini kemudian menggunakan data satelit, pemodelan iklim, dan populasi untuk memperkirakan efek pemanasan global yang telah ditimbulkan dari 16 tahun.

Mereka menemukan, deforestasi sebesar itu berhasil meningkatkan suhu maksimum harian di kabupaten rata-rata sebesar 0,95 derajat celsius.

“Panas dari deforestasi dan perubahan iklim membunuh pekerja di negara-negara hutan tropis, dan menurunkan kemampuan untuk bekerja dengan aman,” kata Nicholas Wolff, penulis jurnal tersebut kepada kantor berita AFP.

Menurutnya, perubahan suhu sebesar itu dalam waktu yang singkat sangat mengejutkan. Wolff berkata, dunia telah menghangat lebih cepat dibanding masa pra industri (1850-an) yang memberi kontribusi sekitar satu derajat pada efek pemanasan global dalam rentang waktu 150 tahun.

Para peneliti dalam penulisan jurnal itu, selanjutnya meneliti dampak percepatan kenaikan suhu terhadap kesehatan dan kematian populasi. Hal itu dilakukan untuk menghitung berapa banyak kematian yang mungkin disebabkan oleh panas tambahan di Kabupaten Berau akibat laju penggundulan hutan.

Mereka menemukan bahwa peningkatan suhu harian menyebabkan kenaikan 7,3-8,5 persen kematian dari semua penyebab atau berkisar 101-118 tambahan kematian per tahun pada 2018.

Peningkatan suhu tersebut juga disebut menyebabkan peningkatan waktu kerja yang tidak aman sebesar 0,31 jam per hari di daerah yang terdeforestasi. Dibandingkan dengan 0,03 jam per hari di daerah yang mempertahankan tutupan hutan. Hal ini bisa memengaruhi produktivitas bekerja, khususnya di luar ruangan.

Mereka kemudian membuat proyeksi, dengan tambahan pemanasan global relatif hingga 2 derajat celsius di masa depan dengan penggambaran data 2018. Maka kawasan yang terdeforestasi dapat mengalami peningkatan kematian yang disebabkan semua semua faktor mencapai 17-20 persen. Angka itu dapat dikalkulasikan  dengan tambahan 236-282 kematian dini per tahun dan hingga 5 jam pekerjaan yang tidak aman per hari.

”Panas dari deforestasi dan perubahan iklim membunuh pekerja di negara-negara hutan tropis dan menurunkan kemampuan untuk bekerja dengan aman. Hutan-hutan menghilang hanya dalam seminggu atau sebulan. Tiba-tiba Anda hanya hidup dalam kenyataan yang sama sekali berbeda,” tutur Wolff.

Fajri Fadhillah, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengatakan bahwa studi ini menambah bukti bahwa buruknya pengelolaan lingkungan hidup terkait langsung dengan hilangnya hak hidup masyarakat.

”Kajian ini juga menunjukkan, jika pemerintah Indonesia tetap menjalankan pembangunan dengan skenario seperti sekarang, pelanggaran hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan dialami bukan hanya generasi sekarang, tapi juga generasi masa depan,” kata Fajri seperti dinukil Kompas.

Menurutnya, fakta-fakta yang ditunjukkan dalam penelitian tersebut memperkuat alasan untuk segera menghentikan deforestasi di Indonesia, yang menjadi benteng terakhir hutan hujan tropis di dunia.

BACA JUGA  Tunggu Putusan Bupati

Yang menurut data Global Forest Watch pada 2001, Indonesia memiliki 93,8 juta hektare hutan primer, dan sebagian besar tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Namun pada 2020, area tersebut telah berkurang sekitar 10 persen.

Nickolas Wolff berpandangan, bahwa hutan pada dasarnya berperan sebagai penyejuk udara alami dan sangat penting dalam memitigasi pemanasan global. Oleh karena itu, menurut dia, pilihan paling penting mengatasi persoalan ini adalah kembali melakukan penghijauan di areal terbuka.

Minggu lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo bersepakat untuk menghentikan deforestasi pada 2030, bersama 120 negara lain dalam KTT Iklim PBB atau COP 26 di Glasgow, Inggris yang kemudian disebut sebagai deklarasi Glasgow. Presiden Jokowi juga mengklaim bahwa deforestasi di Indonesia telah menurun dalam 20 tahun terakhir.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang juga terlibat dalam rangkaian COP 26 di Glasgow dan memperoleh kesempatan berbicara dalam satu acara menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam melindungi area dengan nilai konservasi tinggi atau dikenal dengan istilah ANKT.

Bupati membagikan bentuk kebijakan dan langkah nyata Pemkab Berau, dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diklaim sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon untuk menahan laju pemanasan global.

“Kami menyadari pentingnya perlindungan, pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan terlibat aktif dalam deklarasi Balikpapan di tahun 2017, dalam rangkaian acara pertemuan tahunan GCF Task Force,” ucapnya dalam naskah paparan yang diterima Disway Berau-Kaltara.

Dalam deklarasi itu, katanya, Kaltim dinyatakan akan melindungi 640,000 hektare lahan bertutupan hutan di area peruntukan perkebunan.

Komitmen tersebut, menurutnya selaras dengan rencana strategis Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Yang merupakan sebuah model pembangunan rendah emisi, berdasarkan pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan) yang berkelanjutan sejak 2009.

“Berdasakan komitmen tersebut, Kabupaten Berau teridentifikasi memiliki luas lahan yang harus dilindungi seluas kurang lebih 83,000 hektare. Yang sudah ditindaklanjuti dan secara resmi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau No. 287 tahun 2020.” ungkapnya.

Diperkirakan, terdapat potensi pengurangan emisi sebesar 1.8 juta metrik ton karbondioksida (MTCO2e) per tahun, dari luas kawasan yang dilindungi itu.

Kepala Seksi Konservasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau, Ibrahim Noor mengungkapkan, secara umum, Berau memiliki satu juta hektare tutupan lahan yang didominasi hutan, dengan jutaan ton stok cadangan karbon yang tersimpan di dalamnya.

Menurut klaim Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah itu memadai untuk meng-cover serapan karbon dari lima juta penduduk.

Penyimpanan karbon memiliki arti penting dalam eskalasi pengendalian iklim sebagai dampak terbesar pemanasan global akibat penumpukan karbon di atmosfer. Karbon (C) merupakan zat penyumbang efek gas rumah kaca yang paling utama.

Pemkab, katanya, sejauh ini memfokuskan upaya mengurangi laju kehilangan tutupan lahan pada dua jenis kegiatan. Yakni evaluasi perubahan luasan tutupan lahan serta adaptasi dan mitigasi pada dampak perubahan iklim.

Proses perubahan tutupan lahan terjadi melalui dua cara, kata dia. Yakni secara alami seperti kebakaran hutan. Dan yang kedua terjadi akibat intervensi aktifitas manusia seperti usaha tambak, pertambangan, perkebunan dan lain-lain dengan tingkat keparahan masing-masing.

Namun penyebab yang paling utama dari berkurangnya luas tutupan lahan di daerah ini, lanjut dia, tak lain adalah investasi pada sektor-sektor industri yang menjadi tumpuan ekonomi daerah hingga provinsi dan nasional.

“Laju kehilangan tutupan lahan tergantung investasi. Tergantung izin yang dikeluarkan,” imbuh Ibrahim Noor dalam wawancara belum lama ini.

Beberapa jenis aktifitas ekonomi yang umumnya berkontribusi mengikis luas tutupan lahan antara lain adalah perkebunan  berskala besar (perusahaan) hingga perkebunan skala kecil (masyarakat) dalam jumlah yang banyak. Kemudian aktifitas pertanian, tambak budidaya perikanan, pertambangan dan penggalian serta aktifitas ekonomi lain yang memberi kontribusi dalam skala yang lebih kecil. DAS/APP

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: